BENGKULU - Satu lagi penerima aliran dana dari proyek jalan Lapen di Pulau Enggano tahun 2016 mengembalikan uang ke Kejati Bengkulu, Kamis (3/8/2017).
Uang senilai Rp 40 juta dikembalikan oleh Samsul Bahri ke Kejati dari jumlah yang diterima Rp 50 juta. "Masih kurang 10 juta lagi," kata Kajati Bengkulu melalui Kasi Penkum Ahmad Fuadi.
Jambi – Otonomi Daerah telah berumur satu dasawarsa. Selama perjalanan waktu tersebut sejumlah kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah telah dibuat oleh pemerintah. Selama kurun waktu 2012-2016, tercatat oleh APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait pelaksanaan otonomi daerah yang menimbulkan berbagai implikasi.
Kota Bengkulu – Upaya Pemerintah Kota Bengkulu dalam meminimalisir pratik-praktik korupsi, gratifikasi dan pungutan liar (pungli) terus dilakukan secara intensif. Mulai dari himbauan hingga penyempurnaan sistem pelaporan semakin ditingkatkan. Bertempat di ruang pertemuan Besurek Hotel Santika Bengkulu, Inspektorat kota Bengkulu mengadakan Sosialisasi Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), Gratifikasi dan Zona Integritas sebagai upaya pencegahan korupsi dan pungli di Kota Bengkulu.
BENGKULU - DPRD Provinsi Bengkulu menggelar rapat paripurna ke 18 masa persidangan ke 11 tahun sidang 2017, Rabu (2/8/2017). Rapat paripurna digelar dengan agenda penyampaian tanggapan dan atau jawaban fraksi-fraksi terhadap pendapat Gubernur Bengkulu atas Raperda usulan inisiatif DPRD Provinsi Bengkulu. Raperda tersebut yakni tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Bengkulu.
Berikut tanggapan dan atau jawaban fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Bengkulu :
Kota Bengkulu - Komisi III DPRD Kota Bengkulu menggelar Hearing dengan PDAM Tirta Dharma terkait belum direalisasikanya program ledeng gratis bagi warga kurang mampu oleh PDAM Tirta Dharma. Sebab, dasar hukum program itu telah lama disahkan.
Hearing dipimpin oleh Ketua Komisi III ini digelar di ruang Gading Cempaka Gedung Sekretariat DPRD Kota Bengkulu, Bentiring, pada Rabu (2/8/2017).
BENGKULU - KPK menggelar rekonstruksi kaus suap di rumah kediaman Gubernur Bengkulu nonaktif Ridwan Mukti (RM) di Kelurahan Sido Mulyo Kota Bengkulu, Rabu (2/8/2017). Rekontruksi tersebut terkait kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada bulan Juni 2017 lalu terhadap Lily Martiani Maddari yang melibatkan suaminya Ridwan Mukti sekaligus Gubernur Bengkulu nonaktif serta dua pengusaha Rico Dian Sari dan Jhoni Wijaya.
Rumah kediaman Ridwan Mukti dalam pengawalan ketat aparat Brimob bersenjata lengkap. Nampak juga petugas Satpol PP berjaga-jaga.
BENGKULU - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rekonstruksi pasca penetapan para tersangka Operasi Tangkap Tangan (OTT) bulan Juni 2017 lalu. Gelaran rekonstruksi dilakukan di tiga tempat dan berlangsung tertutup dengan pengawalan ketat aparat dari satuan Brimob Polda Bengkulu dan Satpol PP.
Tersangka Ridwan Mukti, Lily Martiani Maddari, Riko Dian Sari dan Jhoni Wijaya nampak menjalani rekonstruksi pemberian uang suap Rp 1 miliar dirumah kediaman Ridwan Mukti, Kelurahan Sidomulyo Kota Bengkulu Senin (2/8/2017).
KOTA BENGKULU - Kejaksaan Negeri Bengkulu menahan tersangka dugaan korupsi di UPTD Pasar Pagar Dewa. Tersangka yang ditahan tersebut adalah Tomas Iwan, mantan Kepala UPTD Pasar Pagar Dewa.
"Hasil rapat tim penyidik status Tomas Iwan ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka," kata Kajari Bengkulu melalui Kasi Pidsus Irvon Desvi Putra, Rabu (2/8/2017).
BENGKULU - Mantan Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu Andi Roslinsyah akhirnya resmi ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Rabu (2/8/2017). Andi ditahan usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kejati dihari tersebut setelah memenuhi panggilan penyidik untuk kedua kalinya pasca penetapannya sebagai tersangka.
Kajati Bengkulu Bagindo Polin Lumban Gaol melalui Kasi Penkum Kejati Bengkulu Ahmad Fuadi menerangkan bahwa Andi ditahan di Rutan Malabero Kota Bengkulu. "Kita titipkan selama 20 hari kedepan," kata Ahmad Fuadi.
Kuasa hukum tersangka Gubernur Bengkulu nonaktif tidak membenarkan keterlibatan RM dengan memberikan klarifikasi usai rekontruksi OTT KPK di Bengkulu, Rabu (2/8/2017).
Berikut klarifikasi tim kuasa hukum Ridwan Mukti :
