Lampung Selatan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Selatan menggelar rapat paripurna mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, di Gedung DPRD, Senin (30/6/2025).
Dalam pengesahan tersebut tidak lepas dari sorotan tajam dan sejumlah catatan kritis dari fraksi-fraksi DPRD, yang menekankan perlunya pembenahan di berbagai sektor strategis.
Melalui juru bicaranya, Fitri, Fraksi Partai Demokrat menilai masih banyak program prioritas yang perlu dioptimalkan.
Ia menyoroti pentingnya langkah strategis dalam peningkatan sektor pertanian dan perikanan, penurunan angka pengangguran, serta penciptaan lapangan kerja.
"Selain itu, perlu ada perbaikan signifikan dalam kualitas layanan publik tingkat dasar dan pengelolaan lingkungan, khususnya penanganan sampah," ujar Fitri.
Fraksi Demokrat juga merekomendasikan agar Pemkab Lampung Selatan lebih fokus pada pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, penguatan sektor unggulan daerah dan peningkatan kualitas SDM dan peluang kerja.
Lalu, reformasi birokrasi dan pelayanan publik, komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan enguatan tim pengawasan.
Senada, Fraksi NasDem melalui juru bicara Polman Sinaga juga menyoroti perlunya pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Lampung Selatan.
“Pembangunan infrastruktur yang merata serta peningkatan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat harus menjadi prioritas,” tegas Polman.
Sebelum menyatakan menerima dan menyetujui LKPJ menjadi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Fraksi NasDem memberikan dua catatan utama yaitu mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik dan meninggalkan pola pelayanan publik yang tidak efisien dan tidak pro-rakyat.
Catatan dari kedua fraksi ini menandai pentingnya perbaikan tata kelola anggaran dan pelaksanaan program pembangunan ke depan.
DPRD menegaskan komitmen pengawasan untuk memastikan setiap rupiah APBD benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.(Adv)
Facebook comments