Lampung Selatan - Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan dari Fraksi PKS, Dede Suhendar menggelar Sosialisasi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IPWK) yang digelar di MIS Al Hidayah, Dusun Sumberjaya, Desa Karang Pucung, Kecamatan Way Sulan, Minggu (6/7/2025).
Acara ini tidak hanya menjadi ruang edukasi tentang nilai-nilai Pancasila, tetapi juga ajang refleksi atas ketimpangan perhatian terhadap lembaga pendidikan berbasis keagamaan, khususnya madrasah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Yayasan Al-Hidayah KH. Mat Laudin, Kepala MIS Al Hidayah Sajirun, Ketua BPD Karang Pucung, Kepala Dusun Sumberjaya, dewan guru, tokoh masyarakat, serta para wali murid.
Dalam paparannya, Dede Suhendar menekankan bahwa madrasah sejatinya telah mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam keseharian.
“Mulai dari Sila Pertama tentang Ketuhanan Yang Maha Esa hingga Sila Ketiga tentang Persatuan Indonesia, semua tercermin dalam aktivitas madrasah. Gotong royong antara guru, orang tua, dan masyarakat adalah bentuk nyata pengamalan nilai kebangsaan,” ujarnya.
Namun, ia menyoroti realitas pahit bahwa tidak ada alokasi dana dari APBD Kabupaten untuk mendukung operasional dan pengembangan madrasah. Padahal, madrasah memegang peranan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Dede mengakui bahwa secara struktural, madrasah berada di bawah Kementerian Agama. Namun, ia menilai hal tersebut tak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan keberadaan dan peran madrasah di daerah.
“Kita butuh regulasi dari pemerintah pusat yang memungkinkan APBD bisa mengakomodasi kebutuhan madrasah. Jangan sampai keadilan sosial terhambat oleh sekat sektoral,” tegasnya.
Ia juga menyerukan agar Sila Kelima Pancasila, ‘Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia’, diwujudkan secara konkret melalui afirmasi kebijakan yang menjamin pemerataan akses dan dukungan pendidikan, termasuk untuk madrasah.
Kegiatan IPWK ini ditutup dengan sesi diskusi dan serap aspirasi masyarakat. Dede Suhendar menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi madrasah di forum-forum legislatif.
“Ini bukan soal siapa yang berwenang, tapi soal siapa yang peduli. Pendidikan madrasah adalah bagian dari kekayaan bangsa yang harus kita jaga bersama,” pungkasnya. (adv)
Facebook comments