Lampung Selatan - Dalam rapat pembahasan anggaran perubahan di ruang Badan Anggaran DPRD Lampung Selatan, Wakil Ketua I DPRD Lampung Selatan, Merik Havit, geram dan mendesak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) agar menyerahkan pengelolaan cottage milik pemerintah daerah di Pulau Sebesi kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Selasa (15/7/2025).
Merik menilai pengelolaan penginapan oleh Disparbud selama ini tidak maksimal, terlihat dari kondisi cottage yang memprihatinkan dan minimnya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Cottage itu aset strategis karena dekat dengan Gunung Anak Krakatau, tapi pengelolaannya asal-asalan. Masa retribusinya cuma Rp18,6 juta per tahun? Lebih baik diserahkan ke BUMDes, biar dikelola serius. Desa juga siap menyetor PAD,” tegas Merik.
Ia menyoroti lambannya respon dinas terhadap perbaikan fasilitas dasar. "Kran air rusak saja harus tunggu bantuan dari Pemda. Gimana wisatawan mau betah? Kondisinya tidak layak, sementara kunjungan bisa 600 hingga 1.000 orang per minggu," lanjutnya.
Merik mengungkapkan dirinya sering menerima keluhan dari wisatawan yang kecewa dengan kondisi penginapan.
Ia khawatir jika tidak segera diambil langkah konkret, aset wisata unggulan itu akan makin terbengkalai.
“Jangan tunggu bangunan roboh dulu baru diperbaiki. Segera buat regulasi kerja sama dengan desa. BUMDes punya semangat membangun, tinggal didampingi saja,” imbuh politisi muda Kota Kalianda ini.
Lebih jauh, Merik menyampaikan komitmennya dalam mendorong pengembangan infrastruktur di Pulau Sebesi.
Tahun ini, kata dia, telah dimulai pembangunan jalan rabat beton sepanjang 1 kilometer sebagai bagian dari rencana jalan lingkar pulau.
“Saya punya mimpi ada jalan keliling pulau, jadi wisatawan bisa nikmati keindahan pantai dari segala sisi. Tapi itu tidak akan maksimal kalau fasilitas utamanya tidak dibenahi,” tegas politisi asal PDI Perjuangan itu.
Senada, Wakil Ketua III DPRD Lampung Selatan, Beny Raharjo, juga mengkritik kinerja Disparbud.
Ia mendorong dinas terkait segera menyusun konsep pengembangan pariwisata yang mampu menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara.
“Lampung Selatan punya potensi alam yang luar biasa. Pulau Sebesi tak kalah cantik dibanding Gili Trawangan di Lombok. Tapi sayangnya promosi dan pengelolaannya sangat lemah. Kalau swasta, dengan PAD kecil dan anggaran besar seperti ini, sudah dianggap bangkrut,” ujar Beny.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Disparbud Lampung Selatan, Syaifuddin, mengaku akan menindaklanjuti masukan legislatif. Ia menyatakan bahwa perbaikan fasilitas cottage sudah mulai dilakukan.
“Beberapa perbaikan sudah kami lakukan. Masukan dari dewan akan segera kami laporkan ke pimpinan untuk ditindaklanjuti lebih lanjut,” ujar Syaifuddin. (adv)
Facebook comments