Lampung Selatan – Bertempat di ruang Banggar DPRD, telah dilaksanakan rapat pembahasan anggaran perubahan, yang mana Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lampung Selatan menyoroti transparansi alokasi anggaran hasil efisiensi sebesar Rp101 miliar yang disusun oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Senin (14/7/2025).
TAPD diminta menjabarkan secara rinci pos-pos penggunaan anggaran tersebut sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Anggota Banggar DPRD Lampung Selatan, Bowo Edi Anggoro, menegaskan pentingnya kejelasan arah dana efisiensi tersebut.
Menurutnya, DPRD memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan anggaran dialokasikan secara tepat sasaran.
“Banggar ingin tahu, efisiensi ini dari mana ke mana. OPD mana yang dapat, mana yang tidak. Apakah sudah sesuai dengan surat edaran Mendagri? Ini yang harus dibuka secara transparan,” tegas Bowo.
Senada dengan itu, Wakil Ketua I DPRD, Merik Havit, SH, MH, menekankan perlunya kesesuaian realokasi dana dengan tujuh sektor prioritas yang diamanatkan oleh Mendagri.
“Dari paparan awal disebutkan efisiensi mencapai Rp101 miliar. Nah, kita ingin tahu itu disalurkan ke OPD mana saja. Jangan sampai melenceng dari ketentuan. Kalau salah sasaran, itu bisa jadi temuan,” kata Merik.
Ia menambahkan, pihak legislatif akan melakukan pencocokan menyeluruh terhadap distribusi anggaran sebelum melanjutkan pembahasan per OPD.
“Rapat akan kita skor sementara, agar TAPD menyiapkan data rinci sesuai permintaan,” imbuhnya.
Menanggapi hal itu, Ketua TAPD Lampung Selatan, Supriyanto, S.Sos, MM, menyatakan bahwa efisiensi anggaran senilai Rp101.049.802.556 telah disesuaikan dengan ketentuan Mendagri, khususnya tujuh sektor prioritas.
Yaitu ketahanan pangan, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pengendalian inflasi, stabilitas harga, dan penyediaan pangan.
“Sebanyak 90 persen kita alokasikan untuk pembangunan infrastruktur, sisanya terbagi ke enam sektor lain. Rinciannya akan kami sampaikan secara detail melalui OPD masing-masing,” ujar Supriyanto.
Rapat tersebut menjadi krusial dalam memastikan kebijakan anggaran tidak hanya efisien di atas kertas, tetapi juga akuntabel dan berdampak langsung pada kepentingan masyarakat. (Adv)
Facebook comments