Lampung Selatan - Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Selatan terkait pengambilan keputusan Ranperda RPJMD di Gedung DPRD Lampung Selatan, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lampung Selatan melalui juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Rosdiana secara tegas menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, dengan satu catatan penting, Senin (7/7/2025).
Catatan yang dimaksud yaitu pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Bandar Negara wajib dimasukkan dalam dokumen perencanaan tersebut.
“Pembentukan DOB Bandar Negara telah melalui kajian kelayakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Lampung Selatan bekerja sama dengan LPPM Universitas Lampung. Bahkan, pansus pengawalan DOB sudah dibentuk secara resmi,” ujar Rosdiana.
Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari strategi pembangunan yang tertuang dalam visi besar RPJMD, yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera dan mandiri melalui pembangunan daerah berkelanjutan.
Pembentukan DOB dianggap sebagai solusi mempercepat pelayanan publik dan meningkatkan efektivitas pemerintahan.
“Berdasarkan hal tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menyetujui pengesahan RPJMD, dengan syarat DOB Bandar Negara tercantum secara eksplisit dalam dokumen RPJMD 2025–2029,” tegas Rosdiana.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menekankan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen formal, melainkan peta jalan pembangunan lima tahun ke depan.
Ia mengapresiasi masukan DPRD, termasuk dorongan terhadap DOB, namun mengingatkan pentingnya keselarasan dengan kebijakan pemerintah pusat.
“RPJMD kami susun dengan memperhatikan dinamika daerah, nasional dan global, serta tetap mengacu pada kebijakan strategis nasional 2025–2045. Aspirasi soal DOB Bandar Negara tetap kami tampung, namun harus sesuai kebijakan moratorium yang diberlakukan pemerintah pusat,” ujar Egi.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tetap berkomitmen mendukung aspirasi masyarakat, termasuk pembentukan DOB, asalkan mendapat dukungan regulasi dan anggaran dari pusat. (Adv)
Facebook comments