Lampung Selatan - Wakil Ketua I DPRD Merik Havit melontarkan pernyataan keras pada rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2024 bersama Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) di ruang Banggar DPRD, Rabu (25/6/2025).
Menurutnya, banyaknya jabatan eselon II yang hingga kini masih diisi pelaksana tugas (Plt.) di lingkungan Pemkab Lampung Selatan, situasi ini mengganggu efektivitas kerja dan berpotensi menghambat pencapaian visi-misi kepala daerah.
"Kalau memang sudah loyal dan royal, kenapa tidak segera di-definitif-kan? Jangan sampai mereka bekerja setengah kompling. Ini catatan penting untuk TAPD, terutama kepada Pak Sekda. Karena faktanya, banyak jabatan strategis masih dipegang Plt.," tegas Merik.
Menurut Merik, pejabat Plt. memiliki keterbatasan dalam mengambil kebijakan strategis, sehingga kurang optimal dalam merealisasikan program prioritas daerah.
Ia menilai, para Plt. sejauh ini sudah menunjukkan kinerja baik dan layak diberikan kepercayaan penuh.
"Contohnya Sekretaris Dewan saya ini. Sudah lama jadi Plt., kerjanya maksimal dan loyal. Jadi kenapa tidak dibuka saja lelang jabatan atau assesment terbuka?" ujarnya.
Senada, Anggota Banggar DPRD Lamsel, Jenggis Khan Haikal juga mendorong percepatan pengisian jabatan definitif.
Menurutnya, kepala daerah perlu segera memiliki tim kerja yang solid dan resmi untuk mengakselerasi pembangunan daerah.
“Kalau memang sudah layak dan mampu, kenapa tidak segera dilakukan assesment? Bupati juga perlu pasukan yang sejalan dengan visi-misinya,” kata Jenggis.
Menanggapi kritik tersebut, Kepala BKD Lamsel, Tirta Saputra menjelaskan bahwa kewenangan penuh dalam pengisian jabatan eselon II ada di tangan Bupati. Namun, pihaknya siap bergerak cepat begitu ada arahan resmi.
"BKD siap membuka assesment kapan saja. Anggarannya sudah disiapkan tahun ini, tinggal menunggu petunjuk lebih lanjut dari pimpinan," jelas Tirta. (adv)
Facebook comments