Skip to main content

Anggota FPKS DPRD Lamsel ADS Soroti Langkah Cepat Bupati Dalam Merespon Keluhan Masyarakat

Anggota FPKS DPRD Lamsel ADS Soroti Langkah Cepat Bupati Dalam Merespon Keluhan Masyarakat
Anggota FPKS DPRD Lamsel ADS Soroti Langkah Cepat Bupati Dalam Merespon Keluhan Masyarakat

Lampung Selatan - Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Lampung Selatan, Aceng Dede Suhendar atau ADS menyampaiakan, langkah cepat Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama dalam merespons keluhan warga terkait jalan rusak menuai perhatian publik.

Di satu sisi, kepemimpinan yang responsif ini dinilai mencerminkan kedekatan dengan rakyat. Namun di sisi lain, pendekatan yang terlalu reaktif dikhawatirkan dapat merusak tatanan perencanaan pembangunan yang telah disusun secara sistematis.

"Kami menghargai semangat responsif yang ditunjukkan kepala daerah. Ini mencerminkan kepedulian terhadap suara masyarakat. Namun harus diingat, pembangunan tidak bisa didasarkan semata-mata pada isu yang viral," ujar Aceng, Kamis (12/6/2025).

Menurutnya, pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, harus tetap berpijak pada sistem perencanaan yang telah disepakati, seperti e-planning dan e-pokir.

Dua mekanisme ini dirancang untuk menjamin pembangunan yang partisipatif, berbasis data, dan berkelanjutan. ADS menegaskan, jika setiap keluhan yang viral langsung ditindak tanpa proses kajian teknis dan perencanaan, maka berpotensi menimbulkan tiga risiko besar.

Pertama mengacaukan konsistensi perencanaan jangka menengah dan panjang, yang sebelumnya telah dibahas melalui musrenbang dan sinkronisasi lintas sektor.

Lalu, menimbulkan ketimpangan pembangunan antarwilayah, di mana daerah yang tak terekspos media bisa tertinggal meskipun kondisinya lebih memprihatinkan.

Dan yang terakhir membingungkan pelaksanaan teknis di lapangan, karena proyek berjalan tanpa acuan dokumen resmi perencanaan maupun penganggaran.

ADS juga mendorong agar setiap aspirasi, termasuk yang muncul lewat media sosial, tetap dimasukkan ke dalam sistem formal, dikaji secara teknokratis, dan dievaluasi berdasarkan urgensi serta kesiapan lapangan.

"Kepemimpinan yang responsif itu penting, tapi harus berjalan beriringan dengan prinsip keadilan dan perencanaan yang matang. Jangan sampai niat baik justru menimbulkan ketidakteraturan,” pungkasnya. (adv)

Facebook comments