Redaksi

Lampung Selatan - Ketua DPRD Lampung Selatan, Erma Yusneli, menyatakan dukungannya terhadap langkah strategis Bupati Radityo Egi Pratama yang melakukan pergantian pejabat eselon II dengan Pelaksana Tugas (Plt) di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi percepatan pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030.

Lampung Selatan - Sebagai respons terhadap kebutuhan sistem penanganan laporan masyarakat yang lebih objektif, transparan, dan berimbang. Badan Kehormatan (BK) DPRD Lampung Selatan tengah merancang regulasi baru terkait tata cara persidangan etik anggota dewan.

Ketua BK DPRD Lampung Selatan, Jenggis Khan Haikal, menyatakan bahwa hingga kini penanganan dugaan pelanggaran norma dan kode etik oleh anggota dewan masih mengacu pada hukum materil saja.

Sementara dasar hukum formil atau tata acara persidangan belum tersedia secara kuat dan komprehensif.

Lampung Selatan - Anggota DPRD Lampung Selatan dari Fraksi PDI Perjuangan Supriyati, berada di ujung tanduk. Pasalnya, proses hukum atas dugaan penggunaan ijazah palsu yang menjeratnya kini memasuki babak krusial yang menentukan nasibnya.

Sebagai informasi, Pengadilan Negeri Kalianda telah menggelar sidang lanjutan keenam pada Kamis (19/6/2025), dengan agenda mendengarkan keterangan enam saksi kunci. Salah satunya adalah Sukriyadi, pemilik sah ijazah yang diduga dipalsukan dan digunakan oleh Supriyati.

Lampung Selatan - Terkait dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Taman, anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, Badan Kehormatan (BK) DPRD Lampung Selatan menyatakan kesiapannya menindaklanjuti laporan masyarakat Desa Tanjung Sari dan Sukaraja.

Namun, hingga saat ini, surat pengaduan tersebut belum diterima secara resmi oleh BK DPRD sebagai alat kelengkapan dewan (AKD) yang bertugas menjaga integritas dan kehormatan lembaga legislatif.

Lampung Selatan - Dugaan keterlibatan anggota DPRD Taman dalam pengelolaan PT Talun Jaya Abadi, sebuah perusahaan agribisnis yang beroperasi di wilayah Kecamatan Palas, sejumlah warga Desa Tanjung Sari dan Sukaraja, Kecamatan Palas, melaporkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Lampung Selatan, Senin (23/6/2025).

Warga menuding Taman aktif dalam pengembangan lahan, rekrutmen tenaga kerja, hingga dugaan pemecatan sepihak terhadap pekerja.

Lampung Selatan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan menggelar rapat paripurna dan telah menyetujui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD 2025. Seluruh fraksi di parlemen Lampung Selatan memberikan pandangan dan persetujuannya, Senin (23/6/2025).

Lampung Selatan - Komisi IV DPRD Lampung Selatan melaksanakan rapat pembahasan anggaran perubahan bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Lampung Selatan, Senin (16/6/2025).

Wakil Ketua I DPRD, Merik Havit melontarkan kritik terhadap mangkraknya kapal ambulans laut milik Dinas Kesehatan (Dinkes) Lampung Selatan. Ia mendesak agar kapal tersebut segera dihibahkan atau dipinjamkan ke warga Desa Tejang, Pulau Sebesi, yang sangat membutuhkan layanan transportasi medis cepat.

Lampung Selatan - Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Aceng Dede Suhendar atau ADS, memberikan penjelasan tambahan atas pernyataan yang ia sampaikan sebelumnya terkait pola pembangunan yang responsif terhadap isu viral. Penjelasan ini dimaksudkan agar tidak terjadi penafsiran negatif atau seolah-olah menolak aspirasi masyarakat.

Lampung Selatan - Pada rapat paripurna yang digelar Kamis (12/6/2025), DPRD setempat mulai membahas rancangan KUPA-PPAS lebih awal dari biasanya. Rapat yang dihadiri 39 dari 50 anggota dewan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lampung Selatan, Erma Yusneli. Turut hadir Bupati Radityo Egi Pratama, Wakil Bupati M. Syaiful Anwar, serta jajaran pejabat Pemkab.

Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengambil langkah progresif dengan mempercepat pembahasan APBD Perubahan Tahun 2025.

Lampung Selatan -  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan melaksanakan rapat paripurna tentang pandangan umum terhadap nota KUPA-PPAS APBD Perubahan 2025 yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Lampung Selatan, Kamis (12/6/2025).

Dalam rapat berlangsung terdapat aroma ketegangan menyelimuti jalannya paripurna.

Dimana, Fraksi Partai Golkar menyuarakan kegeraman mereka terhadap dugaan pengusikan anggaran Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dalam APBD 2025 yang disusun oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).