Kalianda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Selatan (DPRD Lamsel) dengan agenda Rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD saat membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2025 bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) di ruang Badan Anggaran, Kamis (9/4).
DPRD Lamsel mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat menjadikan Gunung Anak Krakatau (GAK) sebagai ikon utama pariwisata sekaligus city branding daerah. Langkah itu dinilai penting untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan.
Anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Ahmad Al-Akhran, menilai potensi GAK yang sudah dikenal hingga mancanegara belum memberikan dampak signifikan bagi sektor pariwisata Lampung Selatan.
Menurutnya, kondisi itu terjadi karena belum optimalnya pengelolaan, sehingga justru dimanfaatkan pihak luar untuk kepentingan tertentu.
“Selama ini dampaknya ke daerah belum terasa maksimal. Karena itu perlu langkah konkret agar pengelolaan Gunung Anak Krakatau bisa lebih jelas dan terarah,” ujar Ahmad Al-Akhran.
Ia menekankan, penguatan regulasi menjadi kunci utama dalam optimalisasi pengelolaan GAK. Dengan aturan yang jelas, potensi wisata tersebut diyakini mampu menjadi sumber PAD yang berkelanjutan.
“Langkah utamanya memperjelas regulasi pengelolaan. Kalau ini bisa dilakukan dengan baik, target wisatawan kita bukan hanya domestik, tapi internasional,” tegasnya.
Al-Akhran yang juga bergerak di sektor perjalanan wisata menambahkan, daya tarik GAK sangat kuat di mata wisatawan asing. Karena itu, pengelolaan profesional diyakini akan berdampak langsung pada peningkatan ekonomi daerah.
Selain regulasi, ia juga mendorong penguatan promosi melalui kolaborasi dengan Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA).
Menurutnya, jaringan luas asosiasi tersebut dapat membantu memperkenalkan paket wisata Lampung Selatan ke pasar global.
“Promosi harus terintegrasi. Tidak hanya menjual pantai, tapi menggabungkan berbagai destinasi agar wisatawan tinggal lebih lama,” katanya.
Dengan konsep wisata terpadu, lanjut dia, durasi kunjungan wisatawan diharapkan meningkat, dari sekadar kunjungan singkat menjadi dua hari atau lebih. Hal ini akan berdampak pada sektor perhotelan, kuliner, hingga ekonomi masyarakat.
Menanggapi hal itu, Kepala Disparbud Lampung Selatan, I Nyoman Setiawan menyatakan kesiapan pihaknya untuk menindaklanjuti masukan DPRD.
Salah satunya dengan memperkuat koordinasi terkait regulasi pengelolaan GAK bersama pemerintah provinsi dan pusat.
“Kami akan berkoordinasi terlebih dahulu terkait regulasi, karena pengelolaan Gunung Anak Krakatau juga melibatkan kewenangan di tingkat provinsi dan pusat,” ujar I Nyoman Setiawan.
Ia juga mengungkapkan, Pemkab Lampung Selatan tengah menyiapkan konsep city branding bertajuk “Spirit of Krakatoa” sebagai identitas baru daerah berbasis potensi GAK.
“Konsepnya memang mengarah ke Spirit of Krakatoa sebagai city branding Lampung Selatan,” pungkasnya. (AL)
Facebook comments