Kalianda – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Selatan, Thamrin, Asisten Pemerintahan dan Kesra Eka Riantinawati, Asisten Adminitrasi Umum Badruzzaman, Muhadi, Kabag Organisasi Yudhistira dan beberapa pejabat terkait lainnya mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2022 secara virtual di Ruang Sekdakab, Rabu (28/9).
Rakornas yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri-RI) di Hotel Grand Mercure Harmoni yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro dan menghadirkan nara sumber, diantaranya Sekretaris Eksekutif Komite RB Nasional, Eko Prasojo, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN-RB, Erwan Agus Purwanto, Inspektur Jenderal Kemendagri Komjen Pol. Tomsi Tohir Balaw, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB, Alex Denni, Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Y Syaiful Garyadi.
Suhajar Diantoro memaparkan tujuan dari Rakornas tersebut adalah mengkoordinasikan serta menyatukan langkah dalam percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2019-2024.
Reformasi birokrasi ini menjadi sangat penting, mengingat birokrasi merupakan leher dari sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang baik, tentunya akan berujung pada implementasi peningkatan kualitas pelayanan yang dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
“Awal perubahan birokrasi di tahun 2014 dan targetnya tahun 2024 menjadi pemerintahan kelas dunia. Bukan hanya melayani tapi bersih melayani. Intinya bagaimana pelayanan itu sampai ke rakyat, budaya kerja kita harus kita rubah. Apapun jabatannya, kerjaannya harus melayani, melayani masyarakat,” papar Suhajar Diantoro.
Lebih lanjut Ia mengatakan, untuk mencapai sistem pemerintahan kelas dunia, diperlukan manajemen dalam setiap aspek birokrasi. Sehingga nantinya dapat tercipta birokrasi yang dinamis, gesit, profesional, efektif dan efisien dalam melayani masyarakat.
“Merubah pemerintahannya menjadi instansi pelayanan. Apabila kita mampu merubah pemerintahan ini menjadi organsisasi pelayanan publik yang efektif, birokrasi bersih melayani. Kalau bisa, mau efektif, harus dihubungkan dengan teknologi yang bisa melayani 24 jam sehari. Sekarang kita bertransformasi kesana, banyak daerah yang sudah melakukan pelayanan online,” tutupnya. (Adv/dw).
Facebook comments