Redaksi

Kalianda – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Selatan (DPRD Lamsel) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menanggapi ketimpangan alokasi anggaran infrastruktur di ruang rapat DPRD, Kamis (16/4).

Dalam forum tersebut, dewan menilai pembangunan jalan masih terlalu terpusat pada ruas kabupaten, sementara jalan lingkungan di desa-desa belum tersentuh secara merata.

Kalianda – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Selatan (DPRD Lamsel) mengelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) rencana perpindahan sembilan desa di Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, ke wilayah Kota Bandar Lampung memasuki babak baru di ruang rapat DPRD, Kamis (16/4).

Kalianda – Komisi III DPRD Lampung Selatan (Lamsel) melaksanakan hearing bersama manajemen rumah sakit umum daerah (RSUD) dr. Bob Bazar terkait memaparkan rencana peningkatan layanan hemodialisa (HD) hingga penambahan puluhan ruang perawatan dan ICU di ruang rapat, Kamis (16/4) 

Hearing tersebut mengenai komitmen meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya warga kurang mampu, terus diperkuat RSUD dr Bob Bazar Kalianda. 

Kalianda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Selatan (DPRD Lamsel) dengan agenda Rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD saat membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2025 bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) di ruang Badan Anggaran, Kamis (9/4).

DPRD Lamsel mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat menjadikan Gunung Anak Krakatau (GAK) sebagai ikon utama pariwisata sekaligus city branding daerah. Langkah itu dinilai penting untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan.

Kalianda – Dewan Perekilan Rakyat Daerah Lampung Selatan (DPRD Lamsel) melalui Panitia Khusus (Pansus) menyoroti beberapa sektor krusial yang dinilai belum optimal, mulai dari layanan kesehatan, administrasi kependudukan, hingga sistem pembayaran pajak daerah dalam rapat paripurna penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun Anggaran 2025 di ruang rapat DPRD, Rabu (15/4)..

Kalianda – Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Selatan (DPRD Lamsel) dengan agenda rapat paripurna penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025 menanggapi kinerja pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lampung Selatandi ruang rapat DPRD, Rabu (15/4).

Kalianda - Dewan Perwakilan Rakyaat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) menggelar Rapat Paripurna penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran (TA) 2025 di ruang sidang DPRD Lamsel, Rabu (15/4), 

Praripurna dipimpin Wakil Ketua (Waka) I DPRD Merik Havit, didampingi Wakil Ketua II Benny Raharjo dan Wakil Ketua III Bella Jayanti. Dari total 50 anggota dewan, sebanyak 37 anggota hadir, sementara sisanya tidak hadir dengan keterangan 12 izin dan 1 sakit.

Sidomulyo – Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan dari Fraksi PKB, Sutaji Abdullah melaksanakan kegiatan reses di Desa Sidowaluyo, Kecamatan Sidomulyo, Selasa (14/4).

Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan sejumlah aspirasi, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga persoalan layanan kesehatan.

Sukaraja – Ketua Komisi III DPRD Lampung Selatan, Yuti Rama Yanti, turun langsung ke lokasi kerusakan parah jalan poros Palas yang kembali memakan korban, setelah dua insiden kendaraan terguling dalam sebulan terakhir, mendesak perbaikan segera sebelum jalur vital tersebut semakin membahayakan masyarakat di Desa Sukaraja, Kecamatan Palas, Selasa (14/4).

Kalianda - Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Lampung Selatan dari Partai Amanat Nasional (PAN), Bela Jayanti.,S.I.KOM., M.B.A mengunjungi kediaman Ahmad Abi Ar-Razi (Aji) di Lingkungan V Sukajadi, Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Kalianda yang menjadi korban pekerja ilegal di Merauke, Papua Selatan, Senin, (13/4).

Kunjungannya itu merupakan bentuk kepedulian Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Lampung Selatan terhadap warganya yang mengalami musibah korban pekerja ilegal di luar daerah.