Lampung Selatan - Dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024 di ruang Banggar DPRD, Kamis (26/6/2025), anggota Banggar Bowo Edi Anggoro meminta agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengalokasikan anggaran tambahan untuk pengadaan mobil damkar.
Lampung Selatan - Wakil Ketua I DPRD Merik Havit melontarkan pernyataan keras pada rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2024 bersama Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) di ruang Banggar DPRD, Rabu (25/6/2025).
Menurutnya, banyaknya jabatan eselon II yang hingga kini masih diisi pelaksana tugas (Plt.) di lingkungan Pemkab Lampung Selatan, situasi ini mengganggu efektivitas kerja dan berpotensi menghambat pencapaian visi-misi kepala daerah.
Lampung Selatan – Dalam rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2024, di ruang Banggar DPRD, Wakil Ketua I DPRD Lampung Selatan, Merik Havit dorong Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Lampung Selatan untuk menghasilkan kajian dan inovasi yang berdampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, Rabu (25/6/2025).
Salah satu fokus utama adalah pengembangan sektor pariwisata yang selama ini dinilai belum optimal mendongkrak perputaran ekonomi lokal.
Lampung Selatan - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lampung Selatan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melaksanakan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Selasa (24/6/2025).
Suasana rapat mendadak memanas, Wakil Ketua I DPRD Lampung Selatan, Merik Havit, melontarkan kritik tajam kepada Kepala Dinas Perhubungan, Harrizon, terkait unggahan media sosial dinas yang dinilai menyinggung institusi legislatif.
Lampung Selatan - Anggota Fraksi Gerindra DPRD Lampung Selatan Dwi Riyanto menyampaiakan pesan Ketua MPR RI sekaligus Sekjen DPP Partai Gerindra, H. Ahmad Muzani yang terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ketahanan ekonomi rakyat.
Pesan tersebut disampaikan melalui kunjungan kerja daerah pemilihan (kundapil) ke Lampung I, kepada ratusan warga di Desa Serdang, Kecamatan Tanjung Bintang, Selasa (24/6/2025).
Lampung Selatan - Ketua DPRD Lampung Selatan, Erma Yusneli, menegaskan bahwa alokasi anggaran untuk Pokir anggota dewan dalam kerangka APBD Perubahan Tahun 2025 tetap aman dan tidak tergeser.
Klarifikasi ini disampaikan menyusul adanya isu bahwa e-Pokir dewan mengalami perubahan dalam penyusunan anggaran. Erma menjelaskan bahwa isu pergeseran Pokir hanya merupakan miskomunikasi.
“Itu hanya pergantian nama saja. Para anggota dewan tetap bekerja seperti biasa. Pokir aman, insyaallah,” tegasnya, Selasa (24/6/2025).
Lampung Selatan - Ketua DPRD Lampung Selatan, Erma Yusneli, menyatakan dukungannya terhadap langkah strategis Bupati Radityo Egi Pratama yang melakukan pergantian pejabat eselon II dengan Pelaksana Tugas (Plt) di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi percepatan pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030.
Lampung Selatan - Sebagai respons terhadap kebutuhan sistem penanganan laporan masyarakat yang lebih objektif, transparan, dan berimbang. Badan Kehormatan (BK) DPRD Lampung Selatan tengah merancang regulasi baru terkait tata cara persidangan etik anggota dewan.
Ketua BK DPRD Lampung Selatan, Jenggis Khan Haikal, menyatakan bahwa hingga kini penanganan dugaan pelanggaran norma dan kode etik oleh anggota dewan masih mengacu pada hukum materil saja.
Sementara dasar hukum formil atau tata acara persidangan belum tersedia secara kuat dan komprehensif.
Lampung Selatan - Anggota DPRD Lampung Selatan dari Fraksi PDI Perjuangan Supriyati, berada di ujung tanduk. Pasalnya, proses hukum atas dugaan penggunaan ijazah palsu yang menjeratnya kini memasuki babak krusial yang menentukan nasibnya.
Sebagai informasi, Pengadilan Negeri Kalianda telah menggelar sidang lanjutan keenam pada Kamis (19/6/2025), dengan agenda mendengarkan keterangan enam saksi kunci. Salah satunya adalah Sukriyadi, pemilik sah ijazah yang diduga dipalsukan dan digunakan oleh Supriyati.
Lampung Selatan - Terkait dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Taman, anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, Badan Kehormatan (BK) DPRD Lampung Selatan menyatakan kesiapannya menindaklanjuti laporan masyarakat Desa Tanjung Sari dan Sukaraja.
Namun, hingga saat ini, surat pengaduan tersebut belum diterima secara resmi oleh BK DPRD sebagai alat kelengkapan dewan (AKD) yang bertugas menjaga integritas dan kehormatan lembaga legislatif.
