Kalianda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Selatan (DPRD Lamsel) melaksanakan rapat dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025 di rapat paripurna DPRD Lamsel, Selasa (31/3).
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Lamsel, Erma Yusneli, didampingi Wakil Ketua II Benny Raharjo, serta dihadiri 39 anggota dewan bersama jajaran Forkopimda dan kepala perangkat daerah.
Di tengah tekanan ekonomi yang masih membayangi sepanjang 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamsel justru mampu menjaga stabilitas fiskal daerah. Hal itu tercermin dari realisasi pendapatan yang menembus angka 97,08 persen dari target yang ditetapkan.
Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, yang mewakili Bupati Radityo Egi Pratama, menyebut capaian tersebut menjadi indikator kuat bahwa kinerja keuangan daerah tetap terjaga di tengah berbagai tantangan.
“Di tengah dinamika ekonomi, kita mampu menjaga kinerja pendapatan daerah tetap optimal. Ini menunjukkan fondasi fiskal kita cukup kuat,” ujar Syaiful.
Secara rinci, pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp2,36 triliun dari target Rp2,43 triliun. Angka ini ditopang oleh optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pengelolaan dana transfer yang efektif.
Namun di sisi lain, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp2,30 triliun atau 89,82 persen dari pagu anggaran Rp2,56 triliun. Belanja tersebut difokuskan pada sektor-sektor prioritas yang langsung menyentuh masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.
Syaiful menegaskan, penyampaian LKPj bukan sekadar laporan administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik melalui DPRD.
“Ini adalah potret kinerja pembangunan kita selama satu tahun. Transparansi dan akuntabilitas menjadi komitmen yang terus kami jaga,” tegasnya.
Dari sisi legislatif, apresiasi disampaikan terhadap capaian kinerja pemerintah daerah. Fraksi PAN melalui juru bicaranya, Bayu Prasetya, menilai arah kebijakan pembangunan yang difokuskan pada infrastruktur dan ekonomi kerakyatan sudah berada di jalur yang tepat.
“Kami melihat ada upaya nyata dalam mendorong kesejahteraan masyarakat, terutama melalui pembangunan dan penguatan sektor ekonomi,” ujar Bayu .
Meski demikian, DPRD tetap akan melakukan pembahasan lebih lanjut sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Menutup penyampaiannya, Syaiful menekankan pentingnya transformasi birokrasi yang lebih adaptif dan responsif. Ia menilai, tantangan ke depan tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga isu global seperti perubahan iklim yang memerlukan kolaborasi lintas sektor.
“Ke depan, kita tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi harus diperkuat agar pembangunan benar-benar dirasakan hingga ke tingkat desa,” pungkasnya. (AL)
Facebook comments