Yogyakarta - Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Aryan Saruhian menghadiri acara Grand Launching dan penandatanganan komitmen bersama pelaksanaan reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan pada pemerintah daerah yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan-RB) di Balai Senat Universitas Gajah Mada, Jumat (21/10).
Undangan yang hadir pada acara tersebut terdiri dari 11 Provinsi dan 12 kabupaten/kota diantaranya, Kabupaten Lampung Selatan, Banyumas, Bener Meriah, Bone Bolango, Jayawijaya, Kapuas Hulu, Lombok Barat, Maluku Tengah, Musi Banyuasin, Teluk Wondama, Kota Pariaman dan kota Surabaya ini akan menjadi lokasi fokus (lokus) atau pilot project reformasi birokrasi tematik kemiskinan tahap 2.
Deputi bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemepan-RB, Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto melaporkan, Grand Launching RB tematik penanggulangan kemiskinan bertujuan menginformasikan program kepada mitra strategis Kemepan-RB, selain mengekspose contoh pelaksanaan RB tematik penanggulangan kemiskinan tahap 1 dan mengikat komitmen para kepala daerah pilot project RB Tematik penanggulangan kemiskinan tahap 2.
Dalam arahannya Menteri Pan RB, Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa Kemenpan-RB telah menetapkan empat fokus birokrasi tematik mengenai penanggulangan kemiskinan yakni peningkatan investasi, digitalisasi administrasi dan prioritas presiden.
“Sebagai komitmen menindaklanjuti arahan dari Presiden Joko Widodo dalam menciptakan birokrasi yang berorientasi hasil yang berdampak langsung kepada masyarakat, Kempan-RB menggagas reformasi birokrasi tematik,” ungkap Azwar Anas.
Azwar Anas berharap reformasi birokrasi tematik berfokus pada penyelesaian permasalahan nyata di tengah masyarakat khususnya pada tema khusus yang menjadi prioritas presiden.
Sementara itu, Rektor Universitas Gajah Mada Prof. Ova Emilia dalam sambutannya berharap, terselengaranya acara tersebut dapat menjadi forum desiminasi pengetahuan publik dan juga pembelajaran aspiratif antara instansi pemerintah serta medium penjaringan aspirasi dari akademisi terkait pelaksanaan reformasi birokrasi tematik mengenai penanggulangan kemiskinan di Indonesia.
“Kemiskinan menjadi salah satu masalah utama di Indonesia dan visi kebijakan serta tata kelola kelembagaan birokrasi bisa diibaratkan sebagai instrumen atau alat angkut utama yang secara ideal diharapkan bisa melaksanakan, menjaga sekaligus menjamin terwujudnya cita-cita kesejahteraan,” ucap Ova Emilia.
Lanjutnya, prinsip reformasi birokrasi bukan hanya persoalan perubahan teknis instrumentalis dan normatif tata kelola kelembagaan namun jauh lebih penting yaitu menyangkut transformasi perspektif dan juga logika berpikir yang akan memberikan tuntunan serta landasan perubahan arah dan visi bagaimana birokrasi kedepannya harus dijalankan.(Adv/dw)
Facebook comments