Skip to main content

Warga Desa Pematang Baru Ikuti Sosialisasi Pengelolaan Perhutanan Sosial

pengelolaan perhutanan sosial
Warga Desa Pematang Baru Ikuti Sosialisasi Pengelolaan Perhutanan Sosial

Palas – Perwakilan warga desa Pematang Baru, kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan ( Lamsel) Senin (22/11/2021) ikuti sosialisasi tata cara pengelolaan perhutanan sosial yang diadakan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Way Pisang.

Perhutanan Sosial dalam Permen LHK No. 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial adalah Sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan Negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahtraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan Desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan.

Perhutanan Sosial merupakan salah satu program Nasional untuk memberikan Akses kepada Masyarakat sekitar hutan untuk mengelola kawasan hutan Negara. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari.

1

Dalam program ini pemerintah telah mentargetkan 12,7 juta Ha, pengelolaannya di berikan kepada masyarakat pengelola kawasan hutan Negara secara nasional.

Plt Kades Pematang Baru, Eva Riana dalam sambutannya menyampaikan ucapkan terima kasih atas sosialisasi yang kesekian kalinya di desa kami, dan hari ini juga di hadiri langsung oleh Kepala KPH Way Pisang dan sekcam Palas, semoga dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa menerima program Nasional ini.

“Saya selaku kepala desa Pematang Baru mendukung penuh kegiatan ini, dan berharap yang belum terbentuk kelompok bisa segera di bentuk. Hari ini hadir semua perwakilan dari 5 kadus, Gapoktan dan KTH yang telah terbentuk, tinggal dusun 3 yang belum dibentuk,” katanya.

Sementara itu Kepala KPH Way Pisang, Wahyudi Kurniawan menyampaikan kegiatan ini adalah program Nasional dari KLHK yang di berikan kepada masyarakat pengelola di kawasan hutan  negara.

“Kita dari dinas kehutanan dan KPH Way Pisang dan di bantu oleh tim pendamping dari SSF ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Indonesia yaitu Ditjen PSKL-KLHK dengan Global Environment Fasility, guna menerapkan resiko minimum untuk menjaga kondisi lingkungan dan sosial kedalam desain dan Implementasi kebijakan,” ujarnya.

Ia menambahkan karena aturan yang telah di keluarkan ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat yang berada didalam atau di luar yang mengelola di tanah kawasan Hutan Negara.

Program Penguatan Perhutanan Sosial (SSF)   ini bertujuan untuk meningkatkan hak akses masyarakat terhadap kawasan hutan pada areal prioritas untuk pengembangan perhutanan sosial (PIAPS). ada 3 komponen kegiatan untuk Implementasi hak akses masyarakat untuk kesejahtraan dan kelestarian lingkungan hidup yaitu ;

2

Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan untuk mendukung Perhutanan Sosial,

Penguatan Kemampuan Masyarakat dalam mengelola sumberdaya hutan melalui skema perhutanan sosial

Pengelolaan Program dan Monitoring Evaluasi.

 

“Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan dan meyakinkan masyarakat kita sudah 4 kali melakukan kegiatan Sosialisasi ini.” katanya.

Wahyudi menambahkan tujuan Perhutanan Sosial di berikan kepada masyarakat adalah untuk memberikan kepastian hukum (Legalitas hukum), meningkatkan kesejahtraan masyarakat dan memperbaiki lingkungan hidup.

Pada kesempatan itu Wahyudi juga mengingatkan kami selaku pemerintah kehutanan atau KPH Way Pisang tidak akan mengambil sejengkal tanah warga atau mengambil hak bapak atau ibu sekalian dan  mengusir dari tanah kawasan register way pisang justru kita ingin memberikan perlindungan hukum dengan mendapatkan persetujuan dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (***)

 

Facebook comments